PUSKAPIK.COM, Pemalang – Rombongan Komisi A DPRD Kabupaten Tulungagung, Jawa timur, berkunjung ke Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Dindikbud) Kabupaten Pemalang, Senin, 23 November 2020.
Rombongan dipimpin langsung oleh Ketua DPRD Tulungagung, Marsono dan diterima Sekretaris Dindikbud Pemalang, Aditya Dwikadhana serta jajarannya di Aula Kantor Dindikbud Pemalang.
Marsono menyampaikan bahwa tujuan kunjungan rombongan Komisi A DPRD Tulungagung adalah untuk mengetahui pelayanan aspirasi orang tua siswa dalam Pembelajaran Jarak Jauh (PJJ) di tengah pandemi Covid-19 di Pemalang.
Mengenai hal itu, Kabid Pembinaan Pendidikan Dasar, Dindikbud Pemalang, Ani Khasanah menjelaskan, peran orang tua amat penting dalam proses Kegiatan Belajar Mengajar (KBM) jarak jauh. Sebab, dalam hal ini orang tua berperan sebagai pembimbing yang memonitor langsung kegiatan belajar mengajar anaknya.
“Kami membuat kelas orang tua, yang tujuannya untuk membangun komunikasi orang tua siswa dengan pihak sekolah. Diharapkan, ada komunikasi secara terus-menerus atau berkesinambungan antara orang tua siswa dengan pihak sekolah, agar informasi mudah tersampaikan,” tutur Ani Khasanah.
Selain itu, kata Ani, guna menyukseskan PJJ, Dindikbud Pemalang juga mengimbau kepada seluruh sekolah untuk menyalurkan bantuan kuota dari Pemerintah kepada siswanya.
“Kemudian juga ada beberapa SMP yang bekerja sama dengan Telkomsel. Ini dilaksanakan oleh sekolah-sekolah yang kebetulan menerima BOS Kinerja. Jadi di petunjuk teknis Bos Kinerja itu diperbolehkan untuk bantuan kuota, ada yang 4GB, ada yang 5GB, seperti itu,” kata Ani.
Menjawab pertanyaan Anggota Komisi A DPRD Tulungagung Sukamto terkait penguatan dan pendidikan karakter siswa dalam PJJ di tengah pandemi Covid-19, Ani Khasanah menerangkan, pendidikan karakter masih menjadi penilaian dalam PJJ.
“Karena pendidikan karakter merupakan fondasi bagi generasi kita. Misalnya, untuk yang daring, pada saat guru memulai pembelajaran, itu bisa dinilai dari sisi nilai sikap, misalnya menjawab salam. Kemudian dari kedisiplinan, ketepatan siswa dalam mengerjakan atau menyetorkan tugas,” kata Ani.
Sekretaris Dindikbud Pemalang, Aditya Dwikadhana, menerangkan, meski Kabupaten Pemalang masuk dalam 14 daerah di Provinsi Jawa Tengah, yang diperbolehkan menggelar KBM tatap muka, tapi hingga kini belum bisa terlaksanakan karena perkembangan angka penyebaran Covid-19 yang tinggi.
Aditya menambahkan, sebelumnya, pada Oktober lalu, Dindikbud Pemalang juga merencanakan piloting project (uji coba) KBM tatap muka. Namun dibatalkan, karena masa darurat Covid-19 diperpanjang hingga 15 Desember 2020.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M
