PUSKAPIK.COM, Pemalang- Berdasarkan data perkembangan Covid-19 di Kabupaten Pemalang saat ini cukup memprihatikan, karena jumlah penambahan orang yang terkonfirmasi positif sangat signifikan. Tercatat sampai hari ini Selasa 28 Juli 2020, kasus penyebaran Covid-19 di Kabupaten Pemalang sebanyak 87 orang yang dinyatakan positif Covid-19, dan 4 orang meninggal dunia.
Melihat kondisi perkembangan Covid-19 tersebut, Koordinator Satgas Daerah Lawan Covid-19 DPRD Fahmi Hakim menilai penanganan Covid-19 di Kabupaten Pemalang, ada sisi baik dan sisi buruk.
Untuk sisi baiknya, pemetaaan dan upaya dari Tim Gugus Tugas Penanggulangan Covid-19 Kabupaten Pemalang cukup berhasil dalam mengidentifikasi person-person yang positif Covid-19.
“Namun ada sisi buruknya yaitu kegagalan dari progres penanganan Covid-19 di Kabupaten Pemalang,”katanya.
Fahmi Hakim lebih lanjut mengatakan, dalam kondisi seperti ini yang paling tepat untuk saling mencari solusi atau jalan keluarnya bukan saling menyalahkan.
Sebagai Kordinator Satgas yang dibentuk oleh DPRD, Fahmi merekomendasikan langkah atau upaya untuk mencari solusi adalah melakukan swab ataupun rapid tes secara masif di pusat-pusat keramaian di Kabupaten Pemalang, sebagai upaya daya dukung penanganan Covid-19 jangka panjang.
Menanggapi fakta Covid-19 di Kabupaten Pemalang, anggota Dewan partai belambang Ka’bah mengaku prihatin. Khususnya terkait terpaparnya dua rekan anggota dewan, Bupati bersama istrinya serta Sekda beserta pejabat lainnya beberapa waktu lalu.
“Karena kita tidak boleh mengelak dengan kejadian positifnya Bupati Pemalang , istrinya dan Sekda serta Anggota DPRD ini. Sebab ada sesuatu yang salah dalam penerapan dari protokol kesehatan yang sudah ditetapkan,”ujarnya.
Untuk itu, pihaknya sebagai Satgas Daerah Lawan Covid-19 DPRD meminta kepada tim gugus tugas atau pemerintahan daerah untuk mencukupi sarana prasarana sebagai penunjang penegakan protokol kesehatan. Harapannya agar penyebaran dan penularan Covid-19 di Kabupaten Pemalang dapat ditekan, sehingga tidak terus meluas.
Disinggung soal anggaran penanganan Covid sebesar Rp 72 M, pihaknya (red DPRD) berjanji akan meminta pertanggungjawaban Gugus Tugas terkait hal ini. Menurutnya banyak yang masih belum tertangani, identifikasi segala persoalan baik di bidang kesehatan maupun ekonomi wajib dilakukan oleh gugus tugas kabupaten Pemalang.
“Ada tiga poin, pertama berkaitan dengan penanganan kesehatan, kedua penanganan UMKM, dan terakhir berkaitan dengan jaring pengaman sosial. Sebagaimana instruksi presiden harus ada balance antara penanganan kesehatan dan penanganan dampak ekonomi,” pungkasnya.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor : Amin Nurrokhman
