Rapid Test Mandiri Berbayar, Sudah Sesuai Aturan
- calendar_month Kam, 4 Jun 2020
Nuryani, Ketua Komisi D DPRD Pemalang.FOTO/PUSKAPIK/DEDI MUHSONI
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Kontroversi mengenai rapid test mandiri berbayar di sejumlah rumah sakit di Pemalang hingga kini masih terjadi. Padahal, rapid test berbayar untuk mendapatkan surat bebes Covid-19, merupakan hasil kesepakatan dinas terkait dan memiliki payung hukum yang legal.
Hal itu dikatakan Ketua Komisi D DPRD Pemalang Nuryani, Kamis 4 Juni 2020. Menurutnya, langkah rumah sakit mematok harga kepada masyarakat yang menghendaki rapid test secara mandiri, sudah proposional. Pasalnya, masyarakat tersebut memiliki rencana tersendiri untuk mendapatkan surat bebas Covid-19 untuk bekal pergi ke luar kota.
“Itu permintaan pribadi para warga yang akan berangkat ke Jakarta, mengingat Jakarta memiliki aturan tersendiri yang mengharuskan warga pendatang harus melengkapi surat jalan seperti halnya surat sehat bebas Covid-19,” kata Nuryani.
Menurut Nuryani, biaya rapid test mandiri sudah melalui kesepakatan dinas kesehatan, pihak rumah sakit dan diketahui bupati. Sehingga dalam aturan tersebut tidak ada lagi yang dipertanyakan legaltasnya. Di daerah lain juga diterapkan aturan yang sama.
“Itu sesuai aturan yang tertuang dalam peraturan bupati melaui kesepakan dinas terkait,” ujarnya.
Nuryani menambahkan, tidak perlu ada perdebatan atau kontroversi khususnya di media sosial warganet Pemalang. Karena biaya rapid test itu memang legal da nada paying hukumnya.
Sebelumnya diberitakan, rumah sakit pemerintah dalam hal ini RSUD M Ashari Pemalang, mematok harga rapid test mandiri sebesar Rp 3.99.700, Rumah Sakit Siaga Medika Rp 300.000 dan Rumah Sakit Santa Maria Rp 350.000.
- Penulis: puskapik
