PUSKAPIK.COM, Pemalang – Organisasi masyarakat (Ormas) GRIB Jaya turut menyoroti isu rencana mutasi dan rotasi pejabat di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang yang belakangan menghangat usai munculnya penolakan dari BKN.
Bupati diminta untuk teliti dan objektif dalam menimbang-nimbang pegawai yang akan digeser menduduki jabatan strategis, sebagai pijakan pemerintahan yang bersih tanpa Korupsi, Kolusi, Nepotisme (KKN).
Ketua DPC GRIB Jaya Kabupaten Pemalang, Muliadi, memandang bahwa penolakan sebagian besar pejabat dalam usulan mutasi dan rotasi oleh Badan Kepegawaian Negara (BKN) jadi bukti kurang telitinya bupati.
“Entah itu ditolak atau dievaluasi, gugurnya mayoritas pejabat yang diusulkan itu kita simpulkan akibat ketidaktelitian bupati sebagai pejabat pembina pegawai. Maka ini jadi catatan, harus teliti.” kata Muliadi dalam keterangan pers, Kamis (7/8/2025).
Menurut Muliadi, mustinya dalam proses merancang usulan itu, bupati berkoordinasi secara matang dengan BKD untuk memastikan para ASN atau PNS yang bakal menduduki posisi penting benar-benar cakap dan tak cacat.
“Pastikan bahwa riwayat jabatan mereka-mereka ini bersih, tidak pernah melanggar aturan, tidak kena kasus atau skandal, atau sanksi disiplin. Jangan main pasang saja. Saya yakin, masih banyak ASN yang punya citra baik.” tegasnya.
Walaupun pejabat yang disanksi disiplin statusnya bisa pulih setelah masa hukuman selesai, lanjut Muliadi, mereka harus menjadi opsi terakhir dalam mutasi dan rotasi jabatan di lingkungan Pemerintah Kabupaten Pemalang.
Mirisnya pola tersebut belum juga diubah. Misalnya saja, jabatan Plt Direktur RSUD dr M Ashari Pemalang kini dijabat ASN yang notabene pernah disanksi demosi.
“Mereka yang pernah kena sanksi ini kan sebetulnya sudah jelas tinta hitamnya, jadi ya objektif. BKD juga harus berani beri masukan-masukan objektif, jangan asal bapak senang.” tuturnya.
Muliadi menyebut, GRIB Jaya perlu menyuarakan hal tersebut. Pasalnya, para ASN yang akan menduduki posisi penting itulah yang menjadi nyawa dari birokrasi serta salah satu penentu kemajuan Kabupaten Pemalang.
“Ini bagian dari partisipasi aktif GRIB Jaya. Rakyat terus mengawasi, Karena SOTK ini vital, kalau salah bisa memicu KKN. Kami tak ingin ada lagi kejadian konyol macam tahun 2022 lalu itu. Sudah saatnya kita bangun Pemalang.” ungkapnya. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
