PUSKAPIK.COM, Pemalang – Insiden bentrokan PWI LS vs FPI menjadi catatan khusus bagi Pemerintah Daerah Pemalang. Kedepannya, pemerintah bakal membatasi secara ketat kegiatan-kegiatan yang diselenggarakan masyarakat.
Hal itu dibahas dalam Rapat Koordinasi Lintas Sektoral Dalam Rangka Penanggulangan Konflik di Kabupaten Pemalang yang berlangsung di Aula Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, Jumat (1/8/2025).
Rapat dihadiri seluruh jajaran Forum Komunikasi Pimpinan Daerah (Forkopimda), Organisasi Perangkat Daerah (OPD), Badan Intelijen Negara Daerah (BIN) Daerah, serta Camat se-Kabupaten Pemalang.
Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro, meminta seluruh unsur pemerintah daerah bisa membuahkan keputusan terkait batasan-batasan kegiatan yang diselenggarakan masyarakat, agar kejadian serupa tak terulang.
“Kita perlu duduk bersama, untuk menyepakati, apa yang bisa dan tidak bisa, boleh dan tidak boleh,” ujarnya.
Dikatakan Anom, insiden bentrokan dua kelompok massa di Desa Pegundan pada Rabu (23/7) lalu, menjadi evaluasi bersama. Maka, ia meminta agar kegiatan masyarakat yang mengundang massa dibatasi secara tegas.
“Harus kita lihat urgensi kegiatan tersebut bagi kepentingan masyarakat dan pembangunan Kabupaten Pemalang.” paparnya.
“Sebagai rambu-rambu awal, kegiatan-kegiatan yang digelar malam hari itu kita batasi benar-benar, karena sangat riskan.” terang Bupati Anom Widiyantoro.
Hal senada disampaikan Dandim 0711/Pemalang, Letkol Inf Muhammad Arif. Ia meminta agar insiden tersebut jadi yang pertama dan terakhir. Ia meminta agar deteksi dini diperkuat untuk mencegah potensi konflik.
“Ada informasi, bulan depan ada kegiatan serupa, kita duduk bareng dulu, kiya fokuskan, boleh atau tidak boleh (digelar).” tegas Dandim. **
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
