PUSKAPIK.COM, Tegal – Wacana penerapan sistem lima hari sekolah bagi siswa Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP) di Kota Tegal menuai penolakan dari berbagai pihak, termasuk DPRD Kota Tegal dan Kantor Kementerian Agama setempat.
Wacana tersebut dinilai belum tepat diterapkan dan berpotensi menimbulkan persoalan baru di tengah masyarakat, khususnya bagi para orang tua.
Anggota Komisi I DPRD Kota Tegal, Ardy Arafiq menyampaikan bahwa meskipun wacana tersebut bertujuan memberikan lebih banyak waktu berkualitas antara orang tua dan anak di akhir pekan, namun tidak semua keluarga memiliki pola kerja yang sama.
Banyak orang tua yang tetap bekerja enam hingga tujuh hari dalam sepekan.
“Senin sampai Jumat sekolah, Sabtu dan Minggu bersama keluarga. Iya, itu cocok bagi yang orang tuanya ASN atau pekerja kantoran yang libur akhir pekan. Tapi bagaimana dengan orang tua yang bekerja full time, seperti pedagang, buruh atau pekerja informal lainnya,” kata Ardy baru-baru ini.
Lebih lanjut, Ardy juga menyoroti potensi beban ekonomi tambahan bagi orang tua. Menurutnya, jika jam pulang siswa menjadi lebih sore karena sistem lima hari, maka kebutuhan uang saku dan konsumsi anak pun ikut meningkat.
“Kalau pulang lebih sore, tentu orang tua harus memberi uang saku tambahan. Ini jadi beban ekonomi baru bagi keluarga,” imbuh pria yang akrab disapa Opik Jenggot.
Tak hanya soal ekonomi, Opik Jenggot juga menyoroti aspek sosial dari wacana tersebut. Opik menilai bahwa libur dua hari penuh di akhir pekan, terutama bagi siswa SMP, berisiko menimbulkan celah terjadinya kenakalan remaja.
“Jangan sampai Senin-Jumat sekolah, tapi Sabtu-Minggu jadi ajang tawuran. Tidak sedikit anak-anak SMP sekarang yang terlibat dalam aksi-aksi kenakalan remaja karena kurangnya pengawasan,” tegas politisi PDI Perjuangan itu.
Menanggapi kondisi ini, Ardy berharap Pemerintah Kota Tegal bersama Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) dapat mempertimbangkan ulang wacana kebijakan lima hari sekolah tersebut dengan melibatkan aspirasi masyarakat secara menyeluruh, agar keputusan yang diambil tidak justru menimbulkan masalah baru di kemudian hari. (**)
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
