PUSKAPIK.COM, Pemalang – Pencairan bantuan keuangan partai politik (Banpol) di Kabupaten Pemalang terlambat lantaran terganjal Laporan Hasil Pemeriksaan Badan Pemeriksa Keuangan. Banpol diperkirakan cair pertengahan Juni ini.
Kepala Bidang Politik Dalam Negeri dan Organisasi Kemasyarakatan (Poldagri dan Ormas) Bakesbangpol Pemalang, Mahmudi, mengakui adanya keterlambatan pencairan dana Banpol untuk partai-partai di Pemalang.
Keterlambatan ini dikarenakan belum turunnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK). Padahal, pada tahun-tahun sebelumnya proses itu rampung di bulan Mei. Namun, tahun ini mundur hingga Juni.
“Kita sudah konsultasi kesana (BPK Jawa Tengah), ternyata se-Jawa Tengah juga belum. Bukan cuma Pemalang.
Mahmudi memperkirakan, LHP BPK akan turun pada pertengahan Juni 2025 dan banpol akan segera dicairkan. Total banpol yang dikucurkan untuk parpol pemilik kursi di Pemalang diketahui mencapai Rp 2,1 miliar.
“Besarannya masih Rp 3000 per-suara sah. Kita belum di angka Rp 4000, karena belum ada persetujuan dari Gubernur. Pengajuan itu juga perlu kajian.” kata Mahmudi.
Diberitakan sebelumnya, partai-partai politik di Kabupaten Pemalang belakangan tengah muram lantaran dana bantuan partai politik (Banpol) tak kunjung cair. Akibatnya, kegiatan-kegiatan pendidikan politik mereka pun tersendat.
Ketua Komisi A DPRD Pemalang, Fahmi Hakim, membenarkan, ihwal keterlambatan dana Banpol itu. Pihaknya pun sudah mempertanyakan alasan keterlambatan pencairan Banpol, namun belum ada kejelasan.
“Kalau berbicara timeline sebenarnya terlambat. Karena kegiatan partai tidak dimulai dari uang cair, tapi pendidikan politik ini kan mulai dari awal tahun.” kata Fahmi, ditemui di ruang Rapat Komisi A DPRD Pemalang, Senin (2/6/2025).
Fahmi sempat mempertanyakan alasan keterlambatan pencairan ini ke Bakesbangpol. Kabarnya pencairan Banpol masih menunggu keluarnya Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).
Namun, hingga kini belum ada kejelasan lebih lanjut kapan dana banpol akan dicairkan. “Ya, sampai detik ini, belum ada kejelasan.” imbuh Fahmi Hakim yang juga Ketua DPC PPP Kabupaten Pemalang itu.
Akibat keterlambatan pencairan dana Banpol ini, kegiatan-kegiatan partai politik di Kabupaten Pemalang pun mundur.
“Ya pastinya dari keterlambatan ini mundurnya beberapa kegiatan, efeknya pendidikan politik belum maksimal. Karena apapun ketika berbicara partai politik, menurut aturan yang ada kan dibiayai negara.” kata Fahmi. (**)
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
