PUSKAPIK.COM, Pemalang – Menjelang 100 hari kerja Bupati – Wakil Bupati Pemalang, Anom Widiyantoro – Nurkholes, masyarakat belum melihat jelas eksekusi program yang digagas mereka. Pemerintah dinilai pelit sosialisasi implementasi program prioritas.
Seperti diketahui, tak lama lagi Anom Widiyantoro – Nurkholes, genap 100 hari menjabat Bupati – Wakil Bupati Pemalang setelah keduanya dilantik oleh Presiden Prabowo Subianto di Istana Negara, Jakarta, pada 20 Februari 2025 lalu.
Namun, hingga kini masyarakat belum melihat jelas bagaimana implementasi 12 program prioritas yang diobral mereka saat Pilkada 2024 lalu. Mulai dari seragam sekolah dan LKS gratis, hingga santunan kematian Rp 3 juta.
Hal itu juga dirasakan Koordinator Aksi Kesetiakawanan Sosial (AKSI), Andy Rakhmat Prasetya. Dirinya menilai program-program yang digagas Anom – Nurkholes belum dirasakan, bahkan sampai di telinga masyarakat Pemalang.
“Satu hal yang ingin saya tanyakan, dengan banyaknya program kerja bupati yang digembar-gemborkan, sampai sekarang itu implementasinya bagaimana?” kata Andy, kepada puskapik.com, Rabu (14/5/2025).
Seabrek program yang digembar-gemborkan, seolah tak jelas realisasinya. Misalnya saja, santunan kematian Rp 3 juta. Padahal, menurut Andy santunan kematian itu jadi gebrakan bagus diantara rentetan program Anom – Nurkholes.
“Tapi sosialisasinya sampai mana?, alokasi dananya dari mana?, sampai sekarang sudah berapa yang dapat? kan engga ada informasi sama sekali. Termasuk cara ngurusnya, masyarakat cuma dapat info dari selebaran,” paparnya.
Mustinya, kata Andy, pemerintah melalui Organisasi Perangkat Daerah (OPD) terkait gencar mensosialisasikan program-program tersebut. Bupati pun harus mengontrol sejauh mana mereka melaksanakan tiap-tiap program.
“Tidak sekarang saja, dari dulu kelemahan pemerintah kita selalu begitu, tiap ganti bupati ganti tagline tapi tidak ada check and balance, antara implementasi dengan target di program itu.” tuturnya.
Andy Rakhmat melihat, Bupati – Wakil Bupati Pemalang justru cenderung disibukkan dengan kegiatan-kegiatan seremonial belaka. Padahal, ada berbagai persoalan darurat yang musti mendapat perhatian dan diprioritaskan pemerintah.
“Skala prioritasnya belum ada yang mengena ke masyarakat. Pemalang masih punya PR Rob di Blendung Ulujami dan jalan longsor di Wisnu, belum tertangani,” pungkasnya.
Sebagai informasi, Pemerintah Kabupaten Pemalang dibawah kepemimpinan Bupati – Wakil Bupati, Anom – Nurkholes mengusung visi “Pemalang Bercahaya” dan misi “Rhapsodi : Resik, Hijau, Apik, Peduli, Silaturahmi, Organisatoris, Digitalisasi, dan Ikhlas”.
Adapun 12 program prioritasnya antara lain :
1. Seragam Sekolah dan LKS Gratis
2. Jalan Halus Merata
3. Revitalisasi Penyediaan Air Bersih Dari Hulu Sampai Hilir
4. Penyediaan Lapangan Kerja Melalui Program Padat Karya
5. Bantuan Modal Usaha Untuk UMKM
6. Wifi Gratis Tiap Desa
7. Satu Ambulance Satu Desa
8. Jaminan Ketersediaan Bibit Unggul dan Pupuk Murah
9. Bantuan Kendaraan Operasional Pondok Pesantren
10. Insentif Untuk Guru Honorer, TPQ, Madin, dan Marbot
11. Santunan Kematian Rp 3 Juta
12. Pembukaan Pintu Tol Sewaka (**)
Berita Lainnya di SMPANTURA.NEWS :
