Sampah Numpuk di Jalanan Pemalang Gara-gara Truck DLH Disabotase Oknum Pejabat

Advertisement

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Beberapa hari lalu sampah-sampah menumpuk di tepi jalanan kota hingga desa di Kabupaten Pemalang. Usut punya usut, penumpukan sampah itu disebabkan aksi boikot truck sampah oleh oknum pejabat Dinas Lingkungan Hidup.

Dugaan aksi sabotase itu mencuat dari munculnya surat pemberhentian pengangkutan sampah di TPS-TPS yang ditandatangani Kepala Unit Kebersihan dan Persampahan Dinas Lingkungan Hidup Pemalang.

Dalam surat nomor 112/UKP itu, Kepala UKP DLH Pemalang memutuskan untuk memberhentikan pengangkutan sampah dengan dalih belum turunnya anggaran operasional ganti uang bahan bakar minyak dump truck pengangkut sampah.

Informasi yang dihimpun puskapik.com, aksi sabotase truck sampah itu bahkan dilakukan oknum pejabat yang bersangkutan dengan menyita kunci-kunci truk pengangkut sampah.

Saat dikonfirmasi Bupati Pemalang, Mansur Hidayat, membenarkan adanya dugaan aksi sabotase yang dilakukan oknum pejabat DLH hingga menyebabkan sampah-sampah menumpuk di jalanan beberapa hari lalu.

“Ya, jadi hari selasa kemarin saya dapat laporan ada oknum pejabat buat surat agar sopir-sopir truck DLH berhenti angkut sampah.” tutur Mansur Hidayat via seluler, Kamis (20/6/2024).

Mansur membenarkan, saat itu truk-truk sampah DLH tak bisa beroperasi lantaran kunci truk diduga disabotase oknum pejabat yang bersangkutan. Hingga akhirnya ia meminta Kepala DLH untuk mencari solusi alternatif.

“Akhirnya waktu itu dibikinkan duplikat kunci dump truck biar sampah bisa diangkuti. Sekarang sudah jalan, masih proses pengangkutan sampah.” tuturnya.

Terkait dugaan aksi sabotase truk sampah tersebut, Bupati Mansur Hidayat menegaskan, pihaknya akan segera memanggil oknum pejabat yang bersangkutan untuk dilakukan pemeriksaan.

“Ya, akan kami panggil untuk diperiksa, nantinya apakah melanggar sanksi administratif atau disiplin. Kalau yang bersangkutan tetap membangkang ya kita jatuhi sanksi.” terangnya.

Mansur menyayangkan tindakan yang dilakukan oknum pejabat DLH Pemalang tersebut. Padahal soal anggaran operasional ganti uang BBM dump truck bisa langsung ditindaklanjuti.

“Itu kan jadinya merugikan masyarakat, mengganggu publik.” kata Mansur.

(Eriko_red)

Bagikan :
Scroll to top
error: Konten dilindungi oleh Hak Cipta!!