PUSKAPIK.COM, Pemalang – Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) diminta mengusut secara tuntas kasus dugaan suap jual beli jabatan yang melibatkan Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo. Pasalnya, ditengarai masih banyak keterlibatan pihak lain, termasuk elit partai politik dalam kasus itu.
Tak hanya perkara dugaan obral jabatan, mereka juga meminta aparat penegak hukum (APH) mengusut dugaan pelanggaran hukum lainnya dalam rezim Bupati Mukti Agung Wibowo, mulai dari investasi bodong “Viral Blast” hingga pungli BPNT.
Hal itu salah satunya disampaikan mantan Sekretaris Daerah (Sekda) Pemalang 2011-2019, Budhi Raharjo. Menurutnya, warga Pemalang ikut menanggung malu atas terjadinya dugaan suap jual beli jabatan di “Kota Ikhlas”.
“Maka apakah dengan ditangkapnya MAW dan AJW serta 4 orang Pejabat oleh KPK itu telah selesai. Kita harus dengan tegas menyatakan belum.” ujar pria yang akrab disapa “BR” itu kepada Puskapik.com, Senin 15 Agustus 2022.
Sebab, menurut BR, para pejabat yang bertemu dengan MAW dan AJW di salah satu hotel di Bandung pada tanggal 20 November 2021 dan berfoto bersama AJW, mustinya turut diperiksa dan dicari alat buktinya untuk dijadikan tersangka.
“Semua mesin uang MAW harus dihancurkan. Praduga bahwa salah satu Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) selama ini menjadi mesin uangnya MAW.”
“Maka kawan-kawan penggiat medsos agar terus secara continue mendorong APH “no viral no justice” (tidak ada keadilan jika belum viral).” imbuh BR.
BR menyerukan agar Lembaga Swadaya Masyarakat (LSM) maupun perorangan membuat laporan ulang ke Kejaksaan Agung dan Kejaksaan Tinggi agar melakukan pemeriksaan secara komprehensif dugaan korupsi di salah satu BUMD itu.
“Ya, satu BUMD yang telah diberikan penyertaan modal lebih besar dari BUMD yang lain tetapi menanggung kerugian yang cukup tinggi.” tegasnya.
BR juga mempertanyakan kasus investasi bodong “Viral Blast”, yang mana Bupati Mukti Agung Wibowo diduga menjadi upliner dan mengajak para Aparatur Sipil Negara (ASN) untuk ikut berinvestasi. Kasus ini ramai pada Februari 2022 lalu.
“Bagaimana kabarnya, padahal viral blast ditengarai juga dipakai oleh MAW sebagai pintu masuk jual beli jabatan.” tuturnya.
Hal yang sama disampaikan Koordinator Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA), Heru Kundhimiarso. Dikatakan Kundhi, kasus jual beli jabatan Pemkab Pemalang yang sedang ditangani KPK masih menyisakan tanda tanya.
“Dari informasi yang saya terima, juga beredar di kalangan masyarakat, transaksi itu melibatkan banyak pihak, tak hanya enam orang yang saat ini jadi tahanan KPK.”
Menurut Kundhi, transaksi jual beli jabatan bahkan ditengarai sampai ke tingkat mutasi kepala sekolah.
“Peran sentral Bupati Mukti Agung Wibowo dan ADlpati (Adi Jumal Widodo) secara dominan dalam kasus ini sudah pasti. Tapi bagaimana dengan peran lainnya termasuk keterlibatan politisi?” kata Kundhi.
“Ini baru soal jual beli jabatan, belum soal transaksi jual beli proyek yang dilakukan secara terbuka dan sudah jadi rahasia umum. Kemudian dugaan pungli Bantuan Pangan Non-Tunai (BPNT) yang melibatkan elit partai.”
Kundhi berharap, KPK atau APH lain bisa mengungkap secara tuntas dugaan kejahatan dalam rezim Mukti Agung Wibowo, agar ada keadilan hukum.
“Yang salah siapapun itu dari kalangan manapun harus mempertanggungjawabkan perbuatannya di mata hukum.” tegasnya.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
