PUSKAPIK.COM, Pemalang – Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) meminta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) mengawal persoalan kerusakan infrastruktur jalan yang menjadi jeritan rakyat Kabupaten Pemalang.
Itu disampaikan AMPERA dalam audiensinya dengan pimpinan dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) usai berunjuk rasa di depan Kantor Bupati Pemalang, Senin 23 Mei 2022.
Dalam audiensi itu, perwakilan massa aksi ditemui langsung oleh Wakil Ketua II DPRD Pemalang, Khodori. Wakil Rakyat dari Fraksi PPP ini didampingi tiga anggota Fraksi PKB diantaranya Noor Rosyadi, Slamet Ramudji dan Ajeng Triyani.
Koordinator AMPERA, Heru Kundhimiarso, menanyakan alasan kerusakan jalan di Kabupaten Pemalang tak kunjung tertangani. Padahal kerusakan jalan kian hari kondisinya makin parah.
“Ada apa dengan postur APBD Pemalang, bagaimana dengan penyusunannya? karena penyusunan itu tidak mutlak tanggung jawab eksekutif, tetapi juga Legislatif (DPRD).” kata Kundhi.
Menurut Kundhi, kerusakan jalan ini mustinya harus menjadi keprihatinan bersama, tak terkecuali wakil rakyat di Kabupaten Pemalang.
Kundhi meminta DPRD Pemalang mengurangi kegiatan kunjungan kerja ke luar kota dan lebih fokus membenahi masalah jalan rusak yang menjadi jeritan rakyat Pemalang.
“Bukan berarti kami menganggap kegiatan seperti itu tidak penting untuk kepentingan masyarakat. Tetapi daripada kunker ke luar kota, lebih baik tengok jalan-jalan yang rusak!.” tegasnya.
Koordinator aksi AMPERA, Andi Rustono, kecewa tak ada satupun perwakilan eksekutif yang hadir dalam audiensi. Padahal pihaknya sudah meminta agar dalam audiensi ini Legislatif (DPRD) menghadirkan eksekutif (Pemkab Pemalang).
“Tidak ada salahnya jika nanti anggota dewan yang terhormat mengagendakan kembali untuk bisa duduk bersama disini, nanti kita tayangkan secara langsung di media sosial, agar dilihat langsung oleh masyarakat.” tegasnya.
Menanggapi itu, Khodori menerangkan, perbaikan jalan rusak tahun ini terkendala anggaran, karena selama pandemi Covid-19 anggaran yang semula menjadi tanggung jawab pemerintah pusat dibebankan ke daerah.
“Contohnya anggaran PPPK dan insentif nakes. Tahun 2021 Pemalang mengangkat sekitar 1.700 PPPK, itu untuk menggaji mereka sekitar Rp 102 miliar.”
“Kemudian insentif nakes, awalnya kewajiban pusat kemudian ditengah jalan dibebankan daerah, kemarin semester 1 tahun 2021 kita anggarkan Rp 32 miliar.” jelas Khodori.
Khodori menegaskan, kedepannya DPRD Pemalang bakal mengawal dan memperjuangkan agar dalam APBD Perubahan 2022 difokuskan untuk perbaikan jalan rusak.
“Soal kegiatan ke luar kota itu bukan kunjungan. Kita study banding. Perlu diketahui kami anggota DPRD kan menjabat 5 tahun, kita rapat dengan eksekutif yang sudah pengalaman tahunan,”
“Kalau kita tidak ditopang dengan study banding ke luar kota, maka kita tidak punya bekal saat membahas peraturan untuk kesejahteraan rakyat.” terangnya.
Setelah aksi unjuk rasa dan audiensi ini, rencananya AMPERA bakal meminta DPRD Pemalang untuk memanggil Pemerintah Kabupaten pemalang (Ekskutif) untuk memberikan penjelasan terkait penanganan kerusakan infrastruktur jalan.
Penulis : Eriko Garda Demokrasi
