PUSKAPIK.COM, PEMALANG – DPRD Pemalang mempertanyakan kepastian turunnya SK ribuan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK). Para wakil rakyat sering mendengar keluhan peserta PPPK yang lolos seleksi 2021 lalu.
“Kami meminta kejelasan untuk mereka yang lolos aparatur sipil negara (ASN) PPPK, karena kabupaten-kabupaten lain SK sudah turun,” ujar Nuryani, Ketua komisi D DPRD Pemalang, Selasa, 8 Maret 2022.
Diketahui, Senin 7 Maret 2022, Komisi A dan Komisi D DPRD Pemalang menggelar rapat gabungan memanggil Badan Kepegawaian Daerah (BKD) mempertanyakan kepastian diturunkannya SK PPPK yang lolos seleksi pada Juni-Juli 2021 lalu.
Hal senada disampaikan Sekretaris Komisi A DPRD Pemalang, Susi Herningtyas. Ia mengungkapkan, sering mempertanyakan kejelasan turunnya SK PPPK kepada BKD, namun hingga Maret 2022 ini belum juga diturunkan.
“Peserta PPPK yang lolos sering mengadu dan menanyakan, bahkan sampai datang ke rumah. Saya mohon segerakan SK PPPK segera diturunkan.” ujarnya dalam rapat gabungan.
Sebagai informasi, pada Juni-Juli 2021 lalu dilaksanakan seleksi PPPK di Kabupaten Pemalang. Menpan-RB memberikan kuota 202 orang PPPK Non-guru, dan 1.479 orang PPPK guru (Guru SD 1000 orang dan Guru SMP 479 orang).
Sementara itu saat dikonfirmasi Puskapik.com, Kepala BKD Pemalang, MA Puntodewo, memastikan, SK PPPK Kabupaten Pemalang untuk guru segera diturunkan.
“Yang pasti SK PPPK tahap pertama per 1 April 2022, termasuk surat tugasnya. PPPK guru Tahap 1 ada 845 (SK) kemudian tahap 2 ada 387,” tandasnya.
Reporter : Eriko Garda Demokrasi
Redaktur: Embong Sriyadi
