Tingkatkan Ekonomi, Pemkot Pekalongan Kebanyakan Pelatihan?

candra Suciawan
Iklan

Oleh: Candra Suciawan*

Pada Hari Batik Nasional yang diperingati setiap 2 Oktober setelah dua hari peringatan Tragedi G30S/PKI lalu, Pemkot Pekalongan berencana menancap gas perekonomian daerah. Berita tersebut menyampaikan bahwa Pemkot Pekalongan ingin meningkatkan perekonomian kota melalui batik. Batik ini sudah turun-temurun bergulirnya wali kota Pekalongan sebut bahwa batik adalah sektor andalan Kota Pekalongan dalam peningkatan ekonomi. Mau membebankan ke bidang apalagi selain batik?

Isu pemulihan ekonomi acap kali terdengar entah dari pernyataan Pak Luhut, Pak Airlangga maupun dari mulut Presiden Jokowi lansung, saat pandemi yang mulai melandai membuat perekonomian perlahan pulih. Pemulihan yang di lakukan Jokowi sudah pasti dimulai dari level provinsi lalu gubernur menggerakan Pemkot/Pemkab-nya untuk turut serta membantu program pemulihan ekonomi. Apalagi pernyataan Wakil Presiden RI Kiai Ma’ruf Amin terkait deretan nama-nama daerah yang masuk kategori ‘Kemiskinan Ekstrem’. Penanganan miskin ekstrem menjadi perhatian keras tiap kepala daerah karena cukup merepotkan dalam sinkronisasi data antara pusat dan daerah.

Nah, saya rasa demi menjalankan amanah pemulihan ekonomi, walaupun tidak masuk kategori kemiskinan ekstrem Pemerintah Kota Pekalongan juga tak mau ketinggalan. Tentu saja saya dukung, melalui batik sebagai pemicu denyut nadi ekonomi yang paling krusial di Kota Pekalongan. Sebab itu saya serius mencari tahu, apa yang bakal dilakukan Pemkot untuk meningkatkan ekonomi, terutama lewat sektor batik?

Mata yang setengah mengantuk. Saya coba alihkan fokus ke Instagram. Wasyuuu… Saya malah ketemu jawaban dari pertanyaan saya di paragraf sebelumnya. Seperti ini poinnya, ada langkah serius dari Pemkot untuk meningkatkan ekonomi, lebih-lebih dari sektor perbatikan.

Jadi upaya yang akan dicoba Pemkot adalah menggelar pelatihan-pelatihan untuk para pelaku batik. Misalnya pelatihan digital marketing, editing video, dan editing foto. Bukan hanya itu, khusus untuk batik, Pemkot mewajibkan setiap perusahaan meminta karyawannya memakai sarung batik, minimal seminggu sekali.

Soal kedua, saya nggak mau mbahas, lha coba bayangkan saja, bila pekerja kontraktor pakai batik? Namun untuk yang pertama, itu bikin saya yang sedang mangkel bertambah mangkel. Nggak tahu kenapa kok programnya pelatihan lagi, pelatihan lagi, lagu lama. Jika ingatan saya nggak berkhianat, dulu kan di sektor perkopian juga gitu. Di sektor UMKM-an juga sama. Sektor perkeripikan dan peribu-PKK-an juga sama itu. Tujuannya satu: peningkatan ekonomi, dan programnya juga satu: pelatihan.

Apakah mungkin Pemkot ingin semua program terintegrasi. Kalau benar begitu, saya maklumi. Namun jika tidak, saya hanya bisa menduga hal itu untuk memberdayakan rakyat. Positifnya Pemkot mungkin tidak mau warganya pasif kalau hanya dikasih santunan. Yang mungkin Pemkot inginkan adalah warganya berdaya dengan membikin pelatihan-pelatihan. Sungguh inovasi yang amat sangat mind blowing dari Pemkot kesayangan kader PDI dan PPP ini.

Saya tidak meragukan pelatihan yang diluncurkan, karena potensi atau semacam bakat masyarakat bisa jadi muncul dari pelatihan-pelatihan tersebut. Namun berbeda jika Pemkot hanya ngasih fulus. Masyarakat bisa saja justru akan merengek minta fulus terus.

Pelatihan kan gampang/konsep pemikiran yang sederhana, apalagi sudah pernah dilakukan bukan? Pokoknya dari Pemkot sudah ngasih pelatihan. Bisa ya Alhamdulillah, tidak ya wasukurin-lah, gitu yah?. Tapi semua tergantung calon peserta latihan kalau mau ekonomi pulih. Namun, kalau tujuannya meningkatkan ekonomi, menggelar pelatihan-pelatihan malah jadi nggak relevan. Terus apa dong? apa munculkan gerakan-gerakan? Bukan! Bikin pusat UMKM sampai minimarket? Ngaco! Harus dikasih subsidi? Boleh, tapi nggak perlu juga!

Bila upaya Pemkot se-sederhana itu bagaimana masyarakat mencari akar masalahnya seperti, kenapa kok ekonomi sektor batik bisa lesu. Apa penyebabnya bahan baku yang makin mahal dan makin langka?. Pembatik yang mulai masuk usia senja sehingga produktivitas menurun?. Persaingan dengan batik printing?. Bayaran pengrajin batik yang sedikit? atau problem limbah yang sebatas diobrolin?

Misalnya UMKM non-Batik yang sepi penjualan, bisa jadi bukan karena daya beli yang turun, tapi produk UMKM yang kurang berkualitas, minim kreatifitas, udah gitu harganya mahal. Makanya, walau sudah dijual secara online, UMKM masih juga sepi peminat. UMKM perlu didampingi secara berkala, dikontrol, dan diawasi, sehingga pemerintah tahu kebutuhan mereka. UMKM itu nggak cuma buat peresmian-peresmian saja dan bukan buat pansos. Bukan sekedar diberi ruang saat acara-acara besar seperti PAF, Hari Batik, Hari Jadi, dan sebagainya.

Intinya yang ingin saya sampaikan dari suara masyarakat bawah dan kebetulan orang asli Pekalongan, bahwa kalau para pembatik, pelaku UMKM, pedagang sayur, penjual martabak, tukang las, sampai ibu saya yang jualan masih harus ikut pelatihan ini-itu, ya…… pusing Gan. Jualan nggak laku tapi disuruh ikut pelatihan segala macem. Lagi pula sejak kapan dengan pelatihan bisa meningkatkan ekonomi?

Sejak SD sampai lulus kuliah kemudian bekerja, lalu bertemu pujaan hati dan menikahinya dan kalau beruntung dikaruniai anak, sampai anak saya nanti punya cucu dan cucunya itu punya cucu lagi, dan cucunya itu melahirkan cucu lagi, pelatihan itu ya buat mengasah skill. Kalau nggak paham skill itu apa, skill itu kemampuan, keahlian, kecakapan yang muncul dari dalam diri dan dilatih.

Orang punya skill belum tentu ekonominya mapan. Kebanyakan orang termasuk saya kurang adanya akses buat mengonversi skill menjadi bill. Atau sudah bekerja, tapi bayarannya nggak sepadan dengan skill yang dimiliki, bahkan ada orang dibayar sepertiganya saja nggak sampai dan yang paling ironi hingga tidak digaji atau hanya uang rokok. BPJS Kesehatan dan Ketenagakerjaan juga seperti ada kompromi dengan perusahaan atau pabrik. Apakah pemerintah terbersit buat memecah kebuntuan yang semacam ini?

Membikin pelatihan tentu bukan sebuah kesalahan. Toh, pemerintah memang nggak pernah salah. Yang salah itu rakyat, kenapa kok punya skill nggak bisa kerja? Kenapa kok mau-maunya dibayar murah, dan Ya Allah… sampai nggak digaji? Sudah kerja terus duitnya nggak nyukup buat beli susu, beras, sayur, sarden, bayar listrik, bayar PDAM, beli masker, beli obat pereda nyeri kepala, lha itu urusan rakyat. Kalau rakyat kerja, dapat duit, itu kan bisa dibilang ekonomi sudah pulih, begitu tho?

Lho, bukankah pelatihan kayak digital marketing itu penting untuk diterapkan di usaha? Ya, siapa juga kali yang bilang nggak penting. Hanya saja, siapa yang bakal menjamin setelah diberi pelatihan digital marketing, omzet jadi makin moncer? Ya mungkin ada, tapi itu nggak semua sektor. Apalagi tak semua sektor usaha bisa di-digital- marketing-kan.

Kalau mau bikin pelatihan itu sebenarnya bagus sekali, gapapa kok. Tapi lebih bagus lagi kalau sasarannya anak-anak SD, SMP, SMA, dan mahasiswa, bukan para pelaku ekonomi. Namun, lebih bagus lagi nggak usah bikin pelatihan-pelatihan dengan dalih meningkatkan perekonomian.

Nah, sebelum ada yang menodong saya dengan pertanyaan “Saranmu opo?” Saya pastikan tidak akan menjawab pertanyaan yang kelewat konyol tersebut. Lagian pula saya bukan pengangguran yang kelewatan selow, hanya saja mengingat perkatan Ir.Soekarno ‘Aku lebih senang pemuda yang merokok dan minum kopi sambil diskusi tentang bangsa ini, dari pada pemuda kutu buku yang memikirkan diri sendiri’. Semoga sampai, semoga tumbuhkan empati.

Penulis adalah warga asli Pekalongan
*Semua materi opini adalah tanggung jawab penulis

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini