Santun Berdemokrasi Yang Berbahaya

Santun Berdemokrasi Yang Berbahaya
Iklan

Oleh: Candra Suciawan*

Kegiatan demokrasi adalah ketika orang berani mengungkapkan kebebasannya dalam berpendapat, salah satunya mengkritik kekuasaan. Makna sederhana demokrasi adalah warga negara mempunyai hak sama dalam mengambil keputusan baik langsung atau perwakilan dalam perumusan hingga pembuatan hukum. Sedangkan sopan santun adalah sikap sosial terhadap individu seperti bersopan santun dengan orang tua, guru, ayah dan ibu tapi tidak untuk bersopan santun dalam demokrasi. Bagaimana orang berani mengkritik bila dibatasi atas dasar sopan santun?, ini adalah hal yang berbeda.

Demokrasi akan berbahaya bila sopan santun itu diterapkan, berarti ada ketidakjujuran untuk mengucapkan kritik dan membiarkan tindakan manipulatif hingga orang lakukan korupsi. Dalam hal mengkritik yang perlu diingat adalah mengkritik dengan etika, yaitu tidak menyerang urusan pribadi kepada orang yang di kritik.

Beberapa saat lalu ada gerakan nasional ‘Berdemokrasi Yang Santun Di Dunia Digital’. Saya sepaham bahwa konsep atau prinsip demokrasi merujuk ke nilai-nilai Pancasila, itu sudah diatur setelah amandemen UUD 1945 (pasal 1 ayat 2). Tetapi demokrasi tidak membatasi suara ataupun kebebasan rakyat. Fungsi demokrasi itu membatasi peran pemerintah agar tidak bertindak sewenang-wenang, kenapa itu tidak dibahas? kepentingan rakyat adalah hal yang paling utama, namun jika kebebasan itu tidak dilandasi etika akan menimbulkan konflik.

Melihat hal tersebut bila upaya pemerintah inginkan rakyat teliti dalam berinformasi agar terhindar dari penyebaran hoax, seharusnya pemerintah sigap secara cepat menanggapi dan lakukan klarifikasi isu-isu yang beredar. Sehingga tidak ada rasa penasaran maupun kecurigaan rakyat, apalagi hingga rakyat menjadi kambing hitam UU ITE. Bukankah begitu peran pemerintah?

Rakyat Indonesia tahu penyebaran konten positif baik untuk peradapan. Namun rakyat jangan pagari dengan sopan santun bila menemukan kejanggalan, dugaan hingga keburukan di pemeritahan untuk didiamkan dan hanya konten yang membuat senang saja yang dipublikasikan. Dimana makna demokrasinya?

Sopan santun merupakan nilai luhur bangsa ini, hanya saja akan menjadi bumerang dan akan menjelma sebagai alat kekuasaan yang berbahaya dan mengerikan saat sopan santun dipergunakan oleh pemilik kekuasaan. Dengan dalih sopan santun UU ITE dengan leluasa memberangus pikiran-pikiran diluar kekuasaan untuk melahap pihak-pihak yang berseberangan.

Reformasi 1998 ditebus dengan darah mahasiswa yang melahirkan demokrasi di pasca orde baru. Namun di cederai kasus korupsi maupun suap dari oknum pengurus partai hingga anggota dewan, belum lagi kasus Hak Asasi Manusia (HAM) yang belum tuntas. Sehingga sekarang rakyat melihat cidera tersebut menimbulkan ketidakpastian, ketidakjelasan atas kebijakan maupun pernyataan pemerintah.

Demokrasi yang mengalami krisis ini harus diperbaiki oleh semua pihak, dan ruang publik harus kembali disehatkan melalui partisipasi publik bukan populisme atau mobilisasi rakyat oleh kuasa dengan membawa tokoh, aktor & influencer anggaran 90 miliar, dimana mendukung kekuasaan sebagai representasi rakyat.

Penulis adalah alumni STMK – TRISAKTI, Jakarta, angkatan 2010.
*Semua materi dan isi opini menjadi tanggung jawab penulis (redaksi)

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini