Selamat pagi,
Selamat ngopi,
Sambil tal-tul HP, berselancar di dumay….
Gagap teknologi (gaptek), mau tak mau, suka tak suka, menjadi semacam penyakit yang diderita manusia masa kini yang gagal beradaptasi. Malas berubah. Malas belajar. Menolak merevolusi diri. Ia memilih tergilas perubahan, terbengong, masygul, tak berdaya ditinggal pergi. Karena teknologi sedemikian maju pesat. Wajah dunia telah berubah. Hidup kini terus berlari. Itu pasti. Impian direkayasa menjadi kenyataan. Maka jadilah kenyataan yang direkayasa, dan rekayasa yang menjadi kenyataan.
Ya, hidup serba cepat, efisien, efektif, yang menjadi impian spesies manusia sejak berabad lampau, kini telah menjadi kenyataan. Kondisi ini menyudutkan generasi tua yang umumnya gaptek. Generasi millenial terus akan mendominasi kehidupan di segala lini. Apa boleh buat, rekayasa teknologi, seperti menjadi piranti hukum alam yang mustahil dilawan dan ditolak.
Mungkin no problemooo, jika yang gaptek itu masyarakat awam. Masyarakat kebanyakan. Yang menjadi obyek kebijakan dan keputusan penguasa. Tetapi jika yang gaptek adalah para pengambil kebijakan, para birokrat? Ini tragis! Ekstremnya bisa disebut bencana.
Birokrasi gaptek bukan saja akan di-bully generasi zaman now, generasi millenial yang menuntut pelayanan serba cepat, efisien dan efektif. Tetapi akan dilawan habis-habisan. Aparatur Sipil Negara (ASN) zaman now, khususnya yang bekerja di bagian pelayanan publik, mau tak mau, tidak bisa tidak, harus melek teknologi. Sulit dibayangkan, jika ASN dalam satu pemerintahan kabupaten misalnya, buta internet. Ia akan menjadi ASN masa lalu.ASN fosil yang tiada guna.
Karena di mancanegara, robotisasi bukan saja digunakan untuk pelayanan yang bersifat teknis. Misalnya pembelian tiket, atau pesan makanan dan minuman yang dilayani oleh robot. Tetapi persidangan di pengadilan yang mengaduk-aduk pasal-pasal, konon juga sudah menggunakan robotisasi. Ya, terdakwa disidang oleh robot.
Pada skala yang lebih sempit, di Kabupaten Pemalang misalnya, digitalisasi pelayanan publik, masih menemui kendala. Karena awak birokrasi pelayanan publik yang belum semua melek teknologi. Kalau ini persoalan faktor U (usia), mungkin bisa dimaklumi. Karena memang sangat sulit mengejar lari kencangnya teknologi bagi generasi yang lahir di tahun 50-an dan awal 60-an. Tetapi menjadi problem serius, jika birokrat gaptek, karena soal mentalitas dan mind set berpikir.
Birokrat gaptek karena soal mentalitas dan cara berpikir aparat masa lalu, jelas merugikan rakyat. Karena para birokrat makan uang rakyat dengan gaji yang mereka terima tiap bulan. Badan Pusat Statistik (BPS) Kabupaten Pemalang 2018 lalu mencatat, hampir 1,5 juta penduduk Pemalang kini tersebar di 14 kecamatan dan 221 desa. Seperti di mana-mana, 80 persen dari jumlah penduduk itu pasti beruisa muda dan kanak-kanak. Artinya bisa dipastikan 60 persen dari jumlah itu adalah pengguna HP yang melek internet. Ini berarti pula, separuh lebih penduduk Pemalang membutuhkan pelayanan publik dari birokrasi yang melek teknologi.
Maka sudah tidak bisa dikompromi, jika pelayanan publik yang cepat, efektif dan efisisien, terkendala oleh awak birokrasi (ASN) yang gaptek. Apa jadinya, jika ASN kalah cepat dengan driver ojek online yang tidak perlu berpendidikan tinggi. Sepertinya perlu revolusi mental dosis tinggi.
Amin Roman
Pemimpin Redaksi Puskapik.com
