Mengkokohkan Syahwat Kekuasaan

Iklan

Oleh: Candra Suciawan*

Kendati pemilu masih beberapa tahun lagi, sejumlah parpol sudah mulai kantongi nama jagoannya yang umunya ketua umum parpol sebagai kandidat Pilpres 2024. Terlihat rakyat dicekoki nama-nama yang bakal berkompetisi di 2024 melalui iklan baleho di jalan raya maupun pasar. Perhatian saya teralihkan dari soal pandemi kepada beredarnya nama-nama tersebut. Apakah saya jenuh dan rindu pemimpin baru? padahal kontestasinya masih 3tahun lagi, tapi bisingnya sudah menusuk di telinga saya.

Pembahasan ini biasanya satu tahun sebelum pemilu baru panas seperti bahas simulasi, pasangan dan pembicaraan koalisi partai. Apakah langkah ini memang disengaja? atau menangkal pendapat yang berkembang saat ini, yaitu wacana Presiden 3 periode. Wacana tersebut bisa saja dihembuskan supaya wacana presiden 3 periode patah di tengah jalan dan menganggap Pilpres ini masih ada capres-capres potensial. Yang jelas kejenuhan saya dirasakan juga oleh masyarakat yang tidak menginginkan tokoh-tokoh lama dan ingin yang baru. Bangsa ini negara demokrasi terbuka bukan?

Kebisingan menyongsong 2024 saya terarah ke Presiden Jokowi yang menolak amandemen UUD 1945, baik seluruh maupun terbatas termasuk perpanjangan masa jabatan Presiden. Hal itu disampaikan ketika Presiden Jokowi mengundang partai koalisi pemerintah non parlemen ke Istana, Rabu 1 September 2021. Namun, sebelumnya pimpinan MPR RI juga diundang ke istana Presiden membicarakan amandemen. Apakah berkonsultasi untuk wacana amandemen konstitusi?

Hal itu bisa saja memperkuat rakyat untuk tidak percaya pernyataan Presiden Jokowi yang tidak menghendaki amandemen. Sejumlah lembaga survei juga telah menebar wacana Jokowi tiga periode melalui narasi JokPro 2024. Saya bukan politikus maupun anggota parpol, namun yang tertulis realita apa yang terjadi sekarang. Indonesia negara pancasila yang memiliki ideologi terbuka dan kekuasaan tertinggi adalah rakyat. Lalu Posisi rakyat sebagai pemilik sah republik ini bagaimana?

Saat syahwat politik tak terbendung, kawanan oligarki dan birokrat mulai mengatur strategi. Tidak ada pilihan untuk rakyat, yang ada rakyat akan dimarjinalkan dalam kehidupan sosial ekonomi dan politik. Saya berharap semua aparatur tinggalkan semua sentimen pribadi dan kelompok yang ada di masyarakat. Sehingga masyarakat mengisi celah-celah kosong demokrasi dalam optimalkan diplomasi pro rakyat. Perjuangan untuk kedaulatan rakyat tak perlu anarki. Yakin masih ada negarawan di bumi pertiwi yang mau dan mampu memimpin bangsa ini dengan nurani. Semoga sampai. Semoga didengar.

Penulis adalah alumni STMK – TRISAKTI, Jakarta, angkatan 2010.
*Semua materi dan isi opini menjadi tanggung jawab penulis (redaksi)

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini