JAKARTA (PUSKAPIK) – Gerakan Pemuda Islam (GPI) bersama Gerakan Muda Nurani Rakyat (Gemura), Pertahanan Ideologi Sarekat Islam (Perisai), dan Aliansi Solidaritas Aktivis (ASA) menarik diri dari gerakan yang mengangkat isu korupsi di Kabupaten Pemalang. Mereka menilai gerakan tersebut telah bergeser kepada kepentingan politik.
“Kami menilai bahwa gerakan yang pernah kami lakukan ternyata dimanfaatkan untuk kepentingan lain serta sudah bergeser pada kepentingan politik praktis akibat penumpang gelap yang memanfaatkan gerakan kami. Oleh karena itu pimpinan pusat GPI dan Gemura memerintahkan kami selaku pengurus wilayah untuk tarik diri dari isu tersebut,” kata Ketua Brigade GPI Wilayah DKI, Irawan konferensi pers di Rumah Kebangsaan HOS Tjokroaminoto Jakarta, Jumat (20/12/2019).
Untuk diketahui, sekelompok massa yang mengatasnamakan diri Gerakan Mahasiswa Pemalang Raya (GEMPAR) menggelar unjuk rasa di gedung Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), beberapa waktu lalu. Mereka menuntut pengusutan tuntas atas mangkraknya pembangunan Pasar Randudongkal. Aksi ini menyedot perhatian masyarakat karena sempat viral di media sosial.
“Kami dari ASA dan PERISAI merupakan pencetus awal logo dan komunitas GEMPAR. Namun kami sangat menyesalkan gerakan aksi yang dilakukan terkait kabupaten pemalang sudah bergeser pada kepentingan politik praktis dengan tujuan memberikan citra negatif kepada pemerintah kabupaten pemalang demi kepentingan pilkada 2020,” timpal Sekjen Perisai Jojo.
Dia menegaskan bahwa gerakan demonstrasi beberapa waktu lalu tidak serta merta merepresentasikan seluruh mahasiswa Pemalang yang ada di Jakarta. Jojo meyakini bahwa mahasiswa asal Pemalang adalah orang cerdas dan mempunyai idealisme yang akan terus di junjung tinggi tanpa terpengaruh oleh kepentingan politik praktis.
“Karena itu saya yakin gelombang demonstrasi terkait isu korupsi di pemalang hanya merupakan gerakan segelintir mahasiswa yang memiliki kepentingan saja,” ujarnya.
Sekjen PP GPI, Diko Nugraha menambahkan, aksi demonstrasi terkait Kabupaten Pemalang bukan merupakan keputusan pimpinan pusat. Selain itu, gerakan tersebut juga tidak serta merta dilengkapi data otentik dan spesifik.
“Sehingga pimpinan pusat GPI memerintahkan pengurus wilayah untuk tarik diri dari isu tersebut,” katanya.
Senada juga disampaikan Ketua Pimpinan Pusat Gemura, Satria. Menurutnya, demo yang mengangkat isu korupsi di Kabupaten Pemalang oleh pengurus GEMURA Wilayah DKI Jakarta, bukan representasi keputusan pimpinan pusat organisasinya. GEMURA tetap menjunjung tinggi upaya pemberantasan korupsi tapu dengan penyajian data yang otentik, spesifik, dan akurat.
“Bahwasannya kami dari ASA, PERISAI, GPI, GEMURA dan semua pengurus organisasi senantiasa mendukung penuh upaya pemberantasan korupsi berdasarkan data otentik, spesifik dan akurat. Kami selalu memandang objektif, rasional dan kritis tertait permasalahan isu korupsi yang ada di Kabupaten Pemalang,” kata Satria.
Sementara itu, Direktur Pusat Informasi dan Kajian Kebijakan Publik (Puskapik), Heru Kundhimiarso menilai, aksi yang dilakukan GEMPAR hanya dagelan politik menjelang Pilkada Pemalang 2020. Kundhi bahkan menengarai mereka bukan warga Pemalang. “Demo pesanan, massa yang ikut aksi juga massa yang dibayar dan tidak tau apa-apa,” ungkapnya.
Puskapik mendukung upaya pemberantasan dan pengungkapan kasus-kasus korupsi di Pemalang. Namun tetap harus mengedepankan azas praduga tak bersalah dan yang paling penting dengan data dan fakta. “Soal korupsi itu tidak bisa sembarangan, harus bisa membuktikan data dan fakta, jangan hanya bermain opini. Korupsi memang harus diberantas, kami mendukung penuh,” imbuhnya.
Kundhi mengimbau masyarakat lebih bijak dan cerdas dalam menyikapi isu tersebut, sehingga tidak ikut terbawa informasi yang belum jelas kebenarannya.
“Semoga masyarakat akan bisa menilai nantinya, mana yang benar dan mana yang tidak benar untuk kemudian bijak dalam menyikapinya,” katanya. (FM)
