APBD Pemalang Defisit, DPRD Tolak Rencana Bupati Hutang ke Bank

Iklan

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Rencana Pemerintah Kabupaten Pemalang mengajukan pinjaman ke pihak ketiga (bank) untuk menutup defisit APBD Pemalang tahun 2021 sebesar Rp 41,5 miliar mendapat reaksi penolakan dari kalangan politisi di parlemen. Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo, diminta untuk mengkaji ulang dan membatalkan rencana tersebut.

Protes dan penolakan datang dari Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Pemalang. Ketua FPKB DPRD Pemalang, Slamet Ramuji, meminta bupati menijau ulang rencana hutang ke bank untuk menutup defisit APBD tahun 2021. Apalagi, belum lama ini bupati telah melakukan refocusing APBD secara besar-besaran.

“Diperjelas dulu, refocusing APBD tahun 2021 waktu itu untuk apa saja. Kenapa masih defisit sampai segitu banyak? Mari kita duduk brsama eksekutif dan legislatif mencari solusi. Eksekutif jangan mengambil keputusan sendiri!” kata Slamet Ramuji dalam keterangan pers yang diterima puskapik.com, Rabu 01 September 2021.

FPKB berpendapat, agar sedapat mungkin menghindari rencana hutang ke bank dengan cara mengurangi rencana kegiatan atau belanja langsung atau belanja tidak langsung yang tidak bersentuhan langsung dengan masyarakat. Selain itu, optimalisasi peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD) menurut Slamet Ramuji, juga masih bisa lakukan.

Ia meminta bupati berfikir cerdas dan punya terobosan kebijakan dalam mengatasi defisit anggaran yang sedang terjadi. Karena rencana hutang tersebut jelas akan membebani masyarakat nantinya.

“Jangan bebani rakyat dengan hutang. Cukup sudah rakyat menderita akibat dampak pandemi Covid-19,” ujarnya.

Reaksi penolakan juga datang dari Fraksi PDI Perjuangan (FPDIP) DPRD Pemalang. Menurut Ketua FPDIP DPRD Pemalang, Rinaldi Firdaus Kausar, masih banyak yang dapat dilakukan bupati untuk bisa menambal defisit yang terjadi.

“Perlu ada pemangkasan anggaran perjalanan dinas, tunjangan pejabat dan Aparat Sipil Negara (ASN) serta masih banyak pos-pos lain yang perlu dilakukan pemangkasan dan penghematan. Hutang bukan satu-satunya solusi, karena selama ini belum pernah terjadi di Pemalang,” tegas Rinaldi.

Rinaldi meminta, seharusnya bupati menyelesaikan kekurangan anggaran seperti untuk perbaikan jalan dan kegiatan lainnya dengan mengggali anggaran yang bersumber dari APBD Propinsi dan APBD Pusat. Jika itu dilakukan, maka refocuisng APBD secara besar-besaran apalagi sampai hutang ke bank tidak akan terjadi.

“Kami (FPDIP) menagih apa yang pernah disampaikan bupati yang menjanjikan akan mencarikan proyek-proyek di pusat. Mana realisasinya? tanya Rinaldi.

Secara tegas, FPDIP katanya, menolak rencana pengajuan pinjaman ke bank untuk menutup defisit Rp 41,5 miliar. “Siapa yang akan bertanggung-jawab terhadap hutang daerah nantinya? ujarnya.

Sementara itu, Ketua Fraksi Partai Golkar (FPG) DPRD Pemalang, Rabadi, menyatakan belum mendapat informasi resmi terkait rencana hutang ke pihak ketiga untuk menutup defisit APBD Pemalang tahun 2021. “Kami (FPG) akan memastikan itu dulu melalui Badan Anggaran (Banggar) DPRD,” ujarnya.

Menurut Rabadi, jika hutang itu benar dilakukan, maka peruntukan anggaran itu harus detail dijelaskan untuk apa saja. Selain itu, juga harus dicermati soal regulasinya memperbolehkan atau tidak sehingga tidak menimbulkan persoalan hukum nantinya.

Sebelumnya, Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, membenarkan, APBD Pemalang tahun ini memang mengalami defisit. Ia bersama jajaran Pemkab tengah mencari solusi untuk menutup defisit tersebut.

“Kami sedang berkomunikasi ke Bank Jateng untuk mengajukan pinjaman daerah,” katanya.

Ke depan, tutur Agung, ia akan meminta rekomendasi ke Kemendagri dan meminta persetujuan dari DPRD terkait rencana pengajuan pinjaman ke bank untuk menutup defisit APBD sebesar Rp 41,5 miliar tersebut.

Penulis: Baktiawan Candheki
Editor: Heru Kundhimiarso

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini