Wakil Rakyat Boikot Paripurna RPJMD Pemalang, Kenapa?

Ilustrasi/Puskapik/Candra Suciawan
Iklan

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Setengah lebih anggota DPRD Pemalang melakukan aksi boikot pada paripurna pengesahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJMD) Tahun 2021-2026. Aksi boikot terjadi akibat kebuntuan komunikasi politik antara Bupati Pemalang, Mukti Agung Wibowo dengan wakil rakyat. Padahal, pengesahan RPJMD cukup urgen untuk dilakukan, terlebih di awal periode kepemimpinan Mukti Agung Wibowo.

Sebagian besar anggota DPRD yang menolak hadir pada rapat paripurna tersebut adalah politisi dari fraksi PDIP dan PKB. Kedua fraksi ini menolak hadir karena tidak adanya komunikasi politik dari Bupati Mukti Agung Wibowo.

“Membangun Pemalang tidak bisa dilakukan oleh eksekutif sendirian, oleh bupati seorang diri. Tentu harus melibatkan banyak pihak, termasuk kami di legislatif,” kata Ketua Fraksi PDIP, Rinaldi Firdaus Kausar, dalam keterangan pers kepada puskapik.com, Selasa petang, 24 Agustus 2021.

Menurut Rinaldi, RPJMD itu penting karena menyangkut arah pembangunan Kabupaten Pemalang kedepan. Namun, hal itu tidak bisa dilakukan secara sepihak oleh eksekutif.

“Tanyakan langsung ke bupati, ke eksekutif, kenapa tidak mau duduk bersama dan melakukan komunikasi, apa susahnya?” ujarnya.

Rinaldi meminta tidak ada pihak yang ikut memanaskan situasi, apalagi membangun opini seolah Fraksi PDIP dan anggota DPRD dari fraksi lain seolah menghambat pembangunan.

“Kami (PDIP) tidak akan mempersulit apalagi menghambat. Pemalang milik bersama, mari kita duduk bersama, berkomunikasi secara baik untuk Pemalang yang lebih baik. Saya tegaskan, ini soal komunikasi politik bukan soal deal apapun, apalagi soal bagi-bagi kue. Tidak ada sama sekali!” tegasnya.

PDIP kata Rinaldi, bukan sedang melakukan aksi boikot gelaran paripurna RPJMD. Selain persoalan komunikasi politik, pada waktu bersamaan, seluruh anggota FPDIP juga sedang mengikuti zoom meeting dengan Ketua Umum PDIP Megawati Soekarno Putri.

Kebuntuan komunikasi politik antara bupati dengan politisi di parlemen diamini Ketua Fraksi PKB, Slamet Ramuji. Secara tegas, PKB katanya, tidak punya tujuan menghambat RPJMD, apalagi tu menyangkut pembangunan Kabupaten Pemalang.

“Duduk bersama dan menjalin komunikasi politik, cuma itu, tidak ada yang sulit. Kami tidak meminta apa-apa, apalagi deal apaapun. Justru saya bertanya, kenapa bupati tidak mau melakukan komunikasi politik dan tidak komunikatif, ada apa?” ujarnya.

Seperti diberitakan, Bupati Mukti Agung Wibowo sangat menyayangkan penetapan RPJMD Pemalang 2021-2026 terganjal kuorum anggota DPRD. Ia berharap tak ada penyalahgunaan wewenang dalam hal ini.

“Sangat disayangkan sekali. Tapi inilah kehidupan berpartai dan pemerintahan,” kata Mukti Agung saat ditemui usai diputuskan rapat diambil alih pimpinan DPRD karena tak kuorum, Senin sore, 23 Agustus 2021.

Agung menerangkan, Pemerintah Kabupaten Pemalang sudah melaksanakan semua mekanisme dalam perancangan RPJMD 2021-2026 ini. “Ini juga sudah dilaksanakan evaluasi dari provinsi (gubernur), sehingga pembahasan sudah selesai,” katanya.

Peristiwa rapat paripurna yang gagal akibat tak kunjung kuorum ini merupakan kali kedua. Sebelumnya terjadi pada rapat paripurna persetujuan RPJMD 2021-2026.

Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Candra Suciawan

Iklan

46 KOMENTAR

  1. Sebagai anggota DPRD mestinya harus berjiwa besar janganlah menghambat laju pembangunan untuk rakyat.jangan berjiwa kerdil dumeh calon yang diusung kalah kemudian dendam kepada pemenang.ah lucu . Ingat anda wakil rakyat bukan wakil kepentingan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini