PUSKAPIK.COM, Pemalang – Ketua Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (FPKB) DPRD Pemalang, Slamet Ramuji, meminta keseriusan Pemerintah Kabupaten Pemalang dalam upaya pemerataan pembangunan infrastruktur di wilayah Pemalang Timur.
Menurutnya, ada ketimpangan yang sangat dirasakan baik olehnya maupun warga setempat jika dibandingkan dengan pembangunan di wilayah lain. Setidaknya ada 8 desa yang sangat bergantung pada infrastruktur guna menopang ekonomi di wilayah pantai utara tersebut. Antara lain Desa Pesantren, Ketapang, Blendung, Mojo, Kaliprau, Kertosari, Tasikrejo, dan Limbangan.
“Terakhir ada pembangunan di wilayah tersebut 5 tahun yang lalu. Itupun dalam skala sedang dan sekarang kondisinya sudah memprihatinkan. Padahal jika dari sektor perikanan tangkap dan budidaya seperti bandeng dan udang vanamei wilayah ini menghasilkan ribuan ton per tahun seharusnya infrastruktur di daerah tersebut lebih diperhatikan,”ujar Slamet, Sabtu 14 Agustus 2021.
Dia memberikan contoh akses jalan menuju Tempat Pelelangan Hasil Tambak (TPHT) di Desa Mojo, kondisinya rusak parah. Ketika musim hujan tiba jalan berubah menjadi genangan air dan lumpur.
“Akses ekonomi, pendidikan dan sarana prasarana warga terhambat. Jelas rakyat yang kemudian harus menanggung dampaknya sedangkan PAD yang dihasilkan dari kawasan tersebut cukup besar. Kalau pembangunan menggunakan DD tidak akan cukup harus ada campur tangan Pemkab,” katanya.
Lebuh lanjut, kondisi tersebut semakin diperparah dengan terancamnya lahan pertanian dan tambak oleh banjir rob yang semakin lama semakin meluas.
“Ribuan hektare lahan tambak dan pertanian warga terancam hilang oleh rob. Pernah kita undang dinas terkait melalui komisi B DPRD tetapi tidak ada respon baru ketika kami sampaikan ke PU SDA propinsi baru ada tanggapan,” ungkapnya.
Anggota komisi B DPRD Pemalang ini berharap Pemkab untuk lebih memperhatikan pembangunan di daerah Pemalang utara khususnya di Kecamatan Ulujami dan Comal. Dia mengingatkan janji kampanye Bupati Mukti Agung Wibowo adalah pembenahan dan pemerataan infrastruktur.
“Itu tolong direalisasikan, bahkan persoalannya kekurangan anggaran waktu itu disampaikan akan melibatkan pihak ketiga, ya dilaksanakan. Visi-misi yang disampaikan waktu itu ingin menciptakan Pemalang yang ‘AMAN’, model aman yang seperti apa yang diinginkan pak bupati jika kesejahteraan dan pemerataan pembangunan tidak dijalankan,”pungkasnya.
Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman
