Tuntut Pembatalan PPKM Darurat, AMPERA: Kami Siap Turun ke Jalan
- calendar_month Sel, 20 Jul 2021
Koordinator AMPERA, Heru Kundhimiarso. FOTO/DOK.PUSKAPIK
PUSKAPIK.COM, Pemalang – Aliansi Masyarakat Pemalang Raya (AMPERA) menyampaikan pernyataan sikapnya kepada pemerintah atas rencana perpanjangan kebijakan PPKM Darurat.
Dalam siaran persnya Senin malam, 19 Juli 2021, ada 9 butir pernyataan sikap AMPERA. “Pertama, kami meminta kepada pemerintah pusat untuk meninjau kembali dan membatalkan kebijakan perpanjangan PPKM Darurat, mengingat saat ini masyarakat makin dalam kondisi terhimpit dan kesusahan akibat kebijakan PPKM Darurat yang diberlakukan sejak 3-20 Juli 2021 besok,” kata Koordinator AMPERA, Heru Kundhimiarso.
Menurut Kundhi, masyarakat sudah dalam kondisi terpuruk secara ekonomi sejak pandemi Covid-19 melanda negeri ini.
“Kedua, pemberlakukan PPKM Darurat tanpa solusi semakin membuat kondisi masyarakat terpuruk. Puluhan ribu bahkan ratusan ribu warga di Kabupaten Pemalang terancam tidak mampu lagi bertahan hidup dan kekurangan pangan akibat pembatasan aktivitas termasuk dalam mencari nafkah,” kata Kundhi.
Ketiga, jika pada akhirnya diperpanjang, maka pemerintah pusat, pemerintah provinsi dan pemerintah daerah sesegara mungkin mencarikan solusi bantuan sosial pangan warga yang terdampak akibat kebijakan PPKM Darurat.
“Meminta agar Bupati Pemalang Mukti Agung Wibowo, untuk sesegera mungkin memprioritaskan kebijakan dengan mencarikan solusi bagi warga yang terdampak, yakni dengan memberikan bantuan sosial yang bersumber dari APBD Pemalang ataupun sumber-sumber lain untuk meringankan beban warga,” kata Kundhi.
Kelima, pengetatan protokol kesehatan dan patroli PPKM Darurat dilakukan secara humanis dan manusiawi, melalui pendekatan sosial, baik secara langsung oleh bupati maupun jajaran pemerintahannya hingga tingkat kelurahan/desa dibantu oleh TNI/Polri.
- Penulis: puskapik
