PUSKAPIK.COM, Pemalang – Sekitar 1.000 Keluarga Penerima Manfaat (KPM) dalam program Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) di Kabupaten Pemalang rencananya tidak lagi mendapatkan bantuan dalam bentuk sembako, tapi uang tunai melalui Kantor Pos. Bahkan pengalihan bantuan dalam bentuk uang tunai itu sudah direalisasikan kepada sejumlah KPM di Kelurahan Mulyoharjo, Kecamatan Pemalang.
Lalu apakah para agen atau E-warung dari 1.000 KPM itu bakal dinonaktifkan? Kabid Sosial pada Dinas Sosial Pemalang, Supardi mengaku masih gamang tentang petunjuk teknis (juknis) perubahan bentuk bantuan itu karena diluncurkan mendadak tanpa ada sosialisasi sebelumnya dari Kementerian Sosial (Kemensos). Ia pun belum dapat memastikan nasib para agen dari 1.000 KPM tersebut.
“Sampai detik ini KPM BPNT masih tetap lewat agen, yang bulan Mei ini. Tapi terus untuk bulan Juni, Juli, kami belum mendapatkan perintah,” kata Sapardi kepada Puskapik.com, Rabu, 19 Mei 2021. Ia menduga, nantinya pengalihan bentuk bantuan itu hanya diperuntukan sebagian KPM.
Sapardi menjelaskan, pengalihan bentuk bantuan itu didasarkan keputusan Direktur Jenderal Penanganan Fakir Miskin, Kementerian Sosial RI, nomor 11/6/SK/HK.02.02/5/2021 tentang petunjuk teknis penyaluran bantuan program sembako melalui Pos penyalur.
“Di dalamnya hampir sama dengan juknis BPNT 2019, 2020. Tapi muncul penambahan klausul KPM BPNT sebagian diterimakan di kantor Pos, dananya,” kata Supardi.
Kemudian, mereka membuat semacam kesanggupan untuk membelanjakan uang tersebut sesuai pedoman umum BPNT. “Di situ mereka berhak memilih, belanja bisa di pasar, bisa di toserba, bisa di mana pun, tidak di Agen,” ujar Supardi.
Menurutnya, sudah ada 10 KPM BPNT di Kabupaten Pemalang yang menerima bantuan dalam bentuk uang tunai lewat kantor Pos. Mereka ditunjuk langsung dari Kemensos RI saat keputusan juknis itu diluncurkan.
“Tidak lewat Pak Bupati, tidak lewat Dinas. Me-launching, memberikan bantuan Rp200.000, KPM-nya di Kelurahan Mulyoharjo, 10 orang, saya enggak tahu, sebelum Lebaran itu,” katanya.
“Saya komunikasi dengan Pos, katanya nanti ada data 1.000 KPM yang disalurkan di Pos, kami tidak mendapat data dari Kemensos,” kata Supardi.
Total KPM BPNT se-Kabupaten Pemalang, tutur Supardi, saat ini mencapai 150.000.
Penulis: Eriko Garda Demokrasi
Editor: Faisal M
