Begini Aksi Honorer Penjaga Sekolah Pemalang, Tuntut Diangkat Jadi P3K

FOTO/PUSKAPIK/BAKTIAWAN CANDHEKI
Aqeela Beauty

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Puluhan tenaga honorer penjaga sekolah meminta peningkatan kesejahteraan dengan dimasukannya mereka ke program Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak (P3K).

Puluhan penjaga sekolah honorer itu, hari ini, melakukan audiensi dengan Dindikbud Pemalang di ruang rapat paripurna DPRD Pemalang.

Koordinator perkumpulan honorer penjaga sekolah Pemalang, Zainudin, Senin 22 Februari 2021, mengatakan, tuntutannya kepada dinas terkait yakni minimal honor yang diterima mendekati UMK.

“Salah satunya memasukan dalam P3K (Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kontrak) tapi melalui jalur nonformal, karena kebanyakan penjaga sekolah kan tidak bisa menggunakan komputer, ” katanya.

Zainudin menambahkan, meskipun tahun ini dianggarkan insentif sebesar Rp 200 ribu oleh Pemkab, namun angka ini dirasa belum cukup untuk mensejahterakan mereka.

Plt Ketua DPRD Pemalang, Subur Musoleh, yang memimpin rapat audiensi itu sempat mengusulkan kepada Disdikbud untuk diambilkan dari dana BOS guna menambahkan insentif kepada para penjaga sekolah.

Mengenai usulan DPRD itu, Kepala Bidang Pembinaan Tenaga Pendidik Dindikbud Pemalang, Romdon Sutomo menjawab, Dindikbud Pemalang tidak bisa memutuskan penggunaan dana BOS karena sesuai aturan pengelolaan dana BOS kewenangannya di tangan kepala sekolah masing-masing.

“Dalam beberapa pertemuan rapat dengan kepala sekolah sebenarnya dinas sudah memberikan masukan untuk kesejahteraan pegawai honorer termasuk penjaga sekolah. Namun soal honor keputusan tetap ada di sekolah,” katanya saat usai acara audiensi.

Romdon menjelaskan, di Pemalang saat ini ada 342 honorer untuk penjaga sekolah, dari jumlah tersebut 200 orang di antaranya masuk dalam penerima tambahan insentif yang dianggarkan Pemkab.

“Ada persyaratan penerima insentif terhitung menjadi honorer sebelum 2018, kalau yang 2018 kesini belum. Kami sudah usulkan untuk penambahan insentif, kemungkinan di tahun 2022 mudah-mudahan bisa bertambah,” pungkasnya.

Sekertaris dinas Badan Kepegawaian Daerah (BKD) Pemalang, Eko Adi Santoso mengatakan, sebenarnya data pegawai honorer tidak masuk dalam pendataan di BKD. Namun Ia berencana akan berkordinasi dengan dinas terkait mengenai hal ini.

“Kita akan singkronisasikan dengan Dindikbud persoalan data tenaga honorer di lingkungan sekolah, termasuk penjaga sekolah,” pungkasnya.

Penulis : Baktiawan Candheki
Editor: Amin Nurrokhman

Iklan

Tinggalkan Balasan