Polisi Pastikan Penahanan Pelaku Penganiayaan Buntut Kisruh Tanah Nyamplungsari Pemalang Sesuai Prosedur

Aqeela Beauty

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Kepolisian Resort (Polres) Pemalang memastikan penanganan kasus penganiayaan buntut dari kisruh sengketa tanah di Desa Nyamplungsari, Kecamatan Petarukan, Pemalang, sudah sesuai prosedur. Penegasan itu disampaikan menanggapi pengaduan ke Mabes Polri yang memprotes penetapan tersangka dan penahanan 11 warga Nyamplungsari pelaku penganiayaan, 26 Desember 2020 lalu.

“Penetapan dan penahanan tersangka sudah sesuai mekanisme dan prosedur serta dengan alat bukti yang cukup dan kita kenakan pasal 170 KUHP tindak kekerasan secara bersama-sama,” tegas Aiptu Junaedi, Kanit 1 Satuan Reserse Kriminal Polres Pemalang, dalam keterangan pers kepada puskapik.com, Minggu malam, 21 Februari 2021.

Dijelaskan, sebelumnya empat pelaku sudah ditahan dan dalam proses persidangan. Keempat pelaku diantaranya, Carkiyas alias Tunut dan Rohmat alias Tikil dengan korban Mufidi, serta Supadi alias Peyang dan Murah dengan korban Jumhadi.

Dalam pengembangan, polisi kemudian kembali menahan 7 pelaku lainnya sebagai tersangka dan ditahan di Mapolres. Ketujuh tersangka diantaranya, Taswad, Wamudi, Setioaji, Tarjuki, Ratman dan Darmo.

“Dimana pelanggaran prosedurnya? Saksi dan alat bukti sudah kami anggap cukup menetapkan tersangka dan menahan untuk memudahkan penyidikan,” tandas Junaedi.

Polisi mengaskan meski peristiwa pengeroyokan terhadap dua korban, Mufidi dan Jumadi merupakan buntut dari perselisihan tanah di Desa Nyamplingsari, namun kasus pidananya terpisah. “Penganiayaan yang dilakukan secara bersama-sama itu pidana murni. Korbannya ada dan terluka parah, saksi juga ada, alat bukti ada,” paparnya.

Kisruh yang terjadi di Nyamplungsari berawal dari perselisihan tanah seluas 6 hektare yang diklaim oleh sekelompok warga setempat. Padahal, sesuai surat resmi dari Badan Pertanahan Nasional (BPN), tanah tersebut tercatat atasnama Rois Faisal.

“Karena tanah itu bertahun-tahun tidak difungsikan oleh pemilik sebelumnya, kemudian dimanfaatkan oleh warga disitu digarap untuk pertanian. Tapi saya pastikan, tanah itu saya beli dari orang, datanya ada semua dan saya pastikan itu bukan Tanah Negara,” kata Rois yang didampingi penasehat hukumnya, Imam Subiyanto, SH, kepada puskapik.com, Minggu malam, 21 Februari 2021.

Rois mengaku tidak habis pikir adanya informasi yang beredar, termasuk di media sosial, jika dirinya dianggap menyerobot tanah warga atau tanah negara. “Semua itu fitnah dan bohong besar. Itu cuma akal-akalan oknum yang mau menguasai tanah itu padahal bukan hak miliknya,” tandasnya.

Terkait tudingan ini, Rois yang juga Anggota DPRD dari Partai Golkar, menyatakan akan menempuh jalur hukum. “Kami akan tempuh jalur hukum. Ada pelanggaran terhadap UU ITE dan pencemaran nama baik klien saya dari para penyebar fitnah,” timpal Imam Subiyanto.

Penulis : Heru Kundhimiarso

Iklan

Tinggalkan Balasan