Agung-Mansyur Belum Terima Undangan Pelantikan

Iklan

PUSKAPIK.COM, Pemalang – Jadwal pelantikan Bupati-Wakil Bupati Pemalang terpilih sampai saat ini masih belum ada kabar yang pasti. Pasangan Mukti Agung Wibowo-Mansyur Hidayat juga belum mendapatkan undangan pelantikan.

Informasi tersebut disampaikan Ketua DPC Partai Gerindra Pemalang, Rama, dalam keterangan pers kepada puskapik.com, Senin siang, 15 Februari 2021. Rama memastikan, sampai hari ini belum menerima undangan pelantikan Agung-Mansyur.

“Belum ada informasi apapun, undangan (pelantikan) juga belum kami terima. Kami akan koordinasi dengan Pemerintah Kabupaten Pemalang melalui Sekda,” kata Rama.

Apakah ada pengunduran jadwal atau tidak, Gerindra sebagai partai pengusung bersama dengan PPP mengaku tidak mengetahui secara pasti. “Belum tahu apakah diundur atau tidak, yang penting kita persiapkan semua tinggal menunggu undangan resminya,” imbuhnya.

Rama menyatakan tidak ambil pusing terkait penundaan pelantikan. Partainya hanya fokus saat sudah menjabat nantinya, Agung-Mansyur akan melakukan kerja pemerintahan secara cepat.

“Masa jabatan bupati saat ini kan 17 Februari 2021, kami berharap bisa dilantik sesuai jadwal. Tapi apapun, kami mengikuti keputusan pemerintah,” ujarnya.

Pemerintah Provinsi (Pemprov) Jawa Tengah mempersiapkan menunjuk Sekretaris Daerah (Sekda), M Arifin, sebagai Pelaksana Harian (Plh) Bupati Pemalang. Ini dilakukan sebagai antisipasi jika pelantikan bupati-wakil terpilih tidak jadi digelar 17 Februari 2021.

“Belum ada info secara pasti dari Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri). Melihat waktu yang sudah dekat, kemungkinan jadwal pelantikan mundur,” kata Kepala Biro Pemerintahan, Otonomi Daerah dan Kerjasama Provinsi Jawa Tengah, Muhamad Masrofi, S.Sos MSi, saat dikonfimasi puskapik.com melalui ponselnya, Senin, 15 Februari 2021.

Ada 17 Kepala Daerah Kabupaten/Kota yang berakhir masa jabatannya pada tanggal 17 Februari 2021, termasuk di Kabupaten Pemalang. Sesuai surat edaran Menteri Dalam Negeri (Mendagri) tertanggal 3 Februari 2021 Nomor 120/5402/Otonomi Daerah, Gubernur diminta untuk menunjuk Sekda Kabupaten/Kota sebagai Pelaksana Harian (Plh) Kepala Daerah, agar tidak terjadi kekosongan pimpinan pemerintahan daerah Kabupaten/Kota.

Gubernur Jawa Tengah, Ganjar Pranowo, menyatakan belum menerima surat dari Mendagri terkait pelantikan kepala daerah terpilih di Pilkada 2020. Mendagri masih mengusulkan kepada Presiden Joko Widodo terkait jadwal pelantikan kepala daerah pemenang Pilkada 2020.

Ganjar menyebut, pelantikan kepala daerah Pilkada 2020 di Wilayah Jawa Tengah dipastikan tidak dilaksanakan secara serentak. “Ada tiga skenarionya. Satu yang tepat waktu. Dua yang masih mundur waktunya. Tiga yang sengketa. Tapi sampai sekarang kita belum tahu,” jelasnya.

Penulis : Heru Kundhimiarso

Iklan

TINGGALKAN KOMENTAR

Silakan masukkan komentar anda!
Silakan masukkan nama Anda di sini