PUSKAPIK.COM, Pemalang –Ratusan warga dari berbagai elemen masyarakat Kabupaten Pemalang, menolak demo anarkis. Massa dari sejumlah perwakilan ormas Pemuda Pancasila, Banser, Kokam , Senat Mahasiswa, Pelajar, MUI, FKUB, LSM , dan lainnya menggelar deklarasi menolak anarkisme, kekerasan dan kerusuhan.
“Deklarasi digelar terkait maraknya aksi unjuk rasa penolakan Omnibus Law yang berakhir anarkis, ” kata Kapolres Pemalang, AKBP Ronny Tri Prasetyo Nugroho, Senin 19 Oktober 2020.
Deklarasi yang digelar di Pendopo Kabupaten Pemalang, dihadiri oleh unsur Forkopimda dan perwakilan elemen dan komponen kemasyarakatan.
Kapolres menambahkan penyampaian aspirasi masyarakat itu ada aturannya, selain hak, juga ada kewajiban yang harus dilakukan. Dilarang menyampaikan aspirasi dengan cara-cara anarkisme, karena anarkisme sudah masuk di ranah pidana.
Bupati Pemalang, Junaedi, mengatakan deklarasi seperti ini sangat diapresiasi , agar penyampaian pendapat di muka umum dapat dilakukan dengan azas berimbang antara hak dan kewajiban serta bertanggung jawab dan mengutamakan musyawarah untuk mufakat, ” jelas Junaedi.
“Dalam pelaksanaan unjuk rasa, diharapkan ada partisipasi aktif dari semua pihak untuk bisa menjamin pelaksanaan aksi tetap berjalan aman, damai dan lancar. Pada saat pandemi ini, diharapkan semua pihak bisa mengantisipasi pelaksanaan kegiatan yang berpotensi mengakibatkan kerumunan massa, karena rentan terhadap penyebaan virus covid-19 secara masif, ” lanjut Bupati.
KH Ulul Albab , pengurus MUI Kabupaten Pemalang, menyebutkan, kesepakatan damai seperti ini sangat bagus.
“Pernyataan kesepakatan menolak aksi anarkis ini adalah sangat bagus. Kami mengimbau agar dalam penyampaian pendapat di muka umum di tangah pandemi ini diutamakan dengan cara yang santun dan menghindari kekerasan,†jelas KH Ulul Albab.
Kontributor : Suryo Sukarno
Editor : Amin Nurrokhman
