Ikan Tongkol BPNT Racuni Warga, Harus Ada yang Tanggung Jawab

ILUSTRASI/PUSKAPIK/CANDRA SUCIAWAN
KLIK Untuk Ikut Polling sekarang!

PUKAPIK.COM, Pemalang – Ratusan warga Randudongkal, Pemalang, yang mengalami keracunan akibat mengkonsumsi ikan tongkol dari program bantuan sosial Bantuan Pangan Non Tunai (BPNT) separoh di antaranya harus menjalani rawat inap dan rawat jalan di beberapa rumah sakit dan Puskesmas

Anggota DPRD Pemalang, dari Fraksi Partai Golkar Ujianto MR, Selasa 21 Juli 2020, berkomentar pedas terkait pengelolaan bantuan sosial yang memakan korban akibat mengkonsumsi pangan bantuan BPNT di Kecamatan Randudongkal.

Jauh jauh hari, Ujianto mengaku sudah mengingatkan pihak terkait atas pengelolaan bantuan sosial itu agar dikelola dengan benar. Ia menduga bantuan itu dijadikan bancakan oleh para oknum yang ingin meraup keuntungan dengan tidak berpihak kepada rakyat, modusnya pun beragam mulai tingkat agen (e-warung) dan suplayer yang menyediakan barang tidak sesuai keinginan Keluarga Penerima Manfaat (KPM).

“Mestinya KPM diberikan kekuasaan untuk memilih sendiri, tidak dipaksakan oleh e-warung agar membeli produk yang sudah ada,” katanya.

Menurut Ujianto, keracunan akibat mengkonsumsi ikan tongkol hasil Bansos harus ada pihak yang bertanggungjawab baik secara administratif dan pidana, terutama Dinas Sosial Kabupaten Pemalang, agen dan suplayer.

BACA JUGA! Ratusan Warga Randudongkal Diduga Keracunan Tongkol

Dinas Sosial mestinya harus mengetahui sirkulasi dan pemantauan barang yang akan di konsumsi KPM.

“Dinas Sosial yang paling terdepan harus bertanggungjawab secara admistratif, sementara untuk agen dan suplayer harus dipisahkan seperti administratif dan pidana dalam hal ini penyelidikan oleh pihak kepolisian,” ujar Ujianto.

Ujianto menambahkan, dengan adanya keracunan masal ini, harus menjadi pelajaran yang serius kepada Dinas Sosial Kabupaten Pemalang agar meningkatkan kinerjanya untuk terus mengawasi produk-produk yang akan diberikan kepada KPM.

“Ingat ini adalah bantuan untuk warga miskin jangan dimain mainkan, yang justru merugikan rakyat dan hanya keuntungan para oknum,”tembahnya.

Terpisah, Kepala Dinas Sosial Kabupaten Pemalang Slamet Masduki, saat dihubungi puskapik.com menyatakan selama ini telah melakukan pendampingan dan monitoring kepada para agen dan suplayer khusunya BPNT.

Terkait adanya keracunan yang dialami KPM, Dinsos hingga kini masih melakukan pendataan dan informasi terkahir lebih dari 50 orang telah menjalani perawatan medis baik rawat inap dan rawat jalan di rumah sakit dan Puskesmas.

Disinggung mengenai adanya warga yang meni gagal dunia akibat keracunan dipastikan kabar tersebut adalah hoax atau bohong, karena pihaknya belum benerima laporan.

Penulis : Dedi Muhsoni
Editor : Amin Nurrokhman

Iklan

Tinggalkan Balasan